Pelantikan Ridho sebagai gubernur termuda di Indonesia mengisyaratkan dikotomi tua muda dalam pemerintahan tidak perlu diperdebatkan.
 |
|
| PELANTIKAN GUBERNUR LAMPUNG 2014-2019. Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo (dua kiri) menyalami gubernur lama Sjachroedin Z.P. usai menerima memori pertanggungjawaban yang disaksikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung di gedung DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin (2/6). M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri resmi menjabat gubernur dan wakil gubernur Lampung periode 2014—2019. (LAMPUNG POST/DOK. M. RIDHO FICARDO) |
PELANTIKAN Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2014—2019, M. Ridho Ficardo-Bachtiar Basri, Senin (2/6), menjadi puncak demokrasi di Lampung. Bukan sekadar seremonial, pelantikan menjadi harapan masyarakat kepada keduanya untuk menjadi lokomotif perubahan ke arah lebih baik.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan hal itu dalam sambutannya, usai melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung di gedung DPRD, kemarin.
Menurut Gamawan, proses pemilukada merupakan kompetisi politik sehat. Maka itu, setelahnya perlu ada konsolidasi administrasi dengan tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal budaya Lampung yang tergabung dalam prinsip sakai sembayan dan dapat dijadikan modal sosial bagi kemajuan masa depan.
“Ini menjadi momentum menyatukan asa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat ke depan. Dalam sejarah pemerintahan, Provinsi Lampung mengukir sejarah baru. Ridho merupakan gubernur termuda seluruh Indonesia. Menjelang usia 34 tahun, tentunya mengisyaratkan dikotomi tua muda dalam pemerintahan tidak perlu diperdebatkan, banyak yang tua berprestasi, tapi banyak juga yang muda berprestasi. Ini harus menjadi spririt baru,” kata Mendagri.
Gamawan berharap harmonisasi antara pemerintah provinsi dan DPRD setempat dapat terjaga. Saling menjaga sinergisitas antara Pemerintah Pusat dan daerah juga perlu diutamakan. Sebab, otonomi dalam negara kesatuan merupakan bagian yang integral. Ia berharap tidak ada pecah kongsi antara gubernur dan wakil gubernur selama 5 tahun ke depan.
“Ada hubungan hierarki antara Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Saya berharap 5 tahun ke depan tidak ada pecah kongsi antara gubernur dan wagub, tugasnya sama-sama jelas. Hubungan yang harmonis pasti akan memberikan dampak yang baik dalam pemerintahan, apalagi dijalin bersama DPRD dan instansi vertikal di daerah,” ujarnya.
Apresiasi Sjachroedin
Mendagri juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang baru dilantik untuk menyusun program pembangunan jangka menengah. “Untuk enam bulan ke depan program pembangunan jangka menengah itu harus tersusun,” kata Gamawan.
Program pembangunan tersebut harus melibatkan berbagai komponen yang kredibel untuk mengkaji lebih mendalam sehingga lebih fokus dan terarah. Kajian itu, menurut Mendagri, bisa dilihat dari berbagai aspek, baik hukum, undang-undang, prioritas, potensi, dan lain-lain, dengan tidak hanya melibatkan pakar, tapi juga pelaku usaha.
Mantan Gubernur Sumatera Barat itu juga mengapresiasi kinerja Sjachroedin Z.P. dan M.S. Joko Umar Said yang telah mampu membawa perubahan dan kemajuan Lampung dalam 10 tahun terakhir. Dia menyarankan pencapaian yang telah diraih itu, seperti peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat partisipasi sekolah, dan turunnya tingkat pengangguran, dapat dilanjutkan gubernur yang baru.
Terpisah, Rektor Universitas Lampung Sugeng P. Harianto berharap Gubernur dan Wakil Gubernur yang baru dapat bekerja aktif dan kreatif membangun Lampung.
“Walaupun nanti jika dalam perjalanannya ada kekurangan, kami perbaiki dan kami support. Insya Allah, Ridho juga nanti akan menerima saran masukan dan kritik dari Unila agar sumber daya manusia di Lampung ini bisa lebih dimanfaatkan,” kata dia. (VER/R6)
ekasetiawan@lampungpost.co.id
Sumber:
Lampung Post, Selasa, 3 Juni 2014
