NOVEMBER 2011, Wali Kota Metro Lukman Hakim mengeluarkan statement (pernyataan) akan mundur sebagai wali kota jika dalam enam bulan ke depan tidak mampu memperbaiki layanan publik. Apakah dia serius?
Menjelang akhir 2011, Pememerintah Kota Metro mendapat kado “cela” dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kota ini meraih nilah terendah dalam survei integritas KPK dalam pelayanan publik.
Tiga jenis pelayanan yang dinilai buruk ada di sektor layanan kartu tanda penduduk (KTP). Lalu, pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) dan pembuatan surat izin usaha perdagangan (SIUP). Pada aspek pelayanan dasar kepemerintahan ini, KPK mendapati masih ada praktek suap dan gratifikasi. Tidak tanggung-tanggung, kota kecil bekas ibu kota Kabupaten Lampung Tengah itu mendapat nilai 3,15 atau terendah dari 60 kota sepadan yang disurvei.
Mendengar kabar ini, sebagai pemangku kebijakan, Wali Kota terkejut bukan kepalang. Untungnya, reaksi yang dilakukan adalah upaya keras untuk memperbaiki. Saking inginnya memacu, ia sempat membuat pernyataan akan mengundurkan diri sebagai wali kota.
Apakah statement yang disampaikan pada peringatan Hari Korpri di Metro akhir November 2011 lalu benar-benar akan dilakukan? Berikut petikan wawancara wartawan Lampung Post Agus Chandra dengan Wali Kota Metro Lukman Hakim, Jumat (24-2).
Apa reaksi Anda saat KPK merilis Kota Metro sebagai salah satu daerah otonomi yang masuk daftar buruk dalam pelayanan publiknya?
Terus terang, saya agak kaget juga. Tetapi, apa boleh buat. Mungkin ini menjadi bahan evaluasi saya dalam mengawasi kinerja staf dan satuan kerja. Karena itu, saya terima itu dengan lapang dada. Tentu saja, menjadi pemacu saya untuk melakukan yang terbaik ke depan.
Saya sudah mengambil hikmahnya. Ini justru menjadi motivasi untuk menjadi yang terbaik.
Setelah rilis itu terbit, Anda terlihat reaktif dan membuat pernyataan akan mundur jika dalam enam bulan tidak lebih baik. Serius?
Ya, itu pernyataan serius yang saya sampaikan. Jika dalam enam bulan tidak terwujud adanya perubahan, saya akan penuhi janji saya untuk mundur.
Ke dalam, statement itu artinya memacu diri untuk tidak terperosok ke dalam omongan kita sendiri. Itu pemacu diri dan memotivasi jajaran agar bekerja lebih baik untuk bisa keluar dari kemelut ini. Itu juga karena saya sangat optimistis dalam enam bulan bisa terwujud peningkatan kualitas pelayanan publik di Metro.
Apa langkah Anda berikutnya?
Berbagai langkah juga sudah dilakukan, di antaranya mendatangi kantor KPK di Jakarta. Bukan untuk protes, melainkan kami justru berterima kasih atas indikator itu. Sekaligus, berkonsultasi menciptakan birokrasi yang baik. Kami juga mengundang KPK ke Metro.
Langkah awal juga telah melakukan aksen, di antaranya membentuk tim serta turun ke lapangan untuk melihat langsung. Kami juga telah membentuk satgas peningkatan pelayanan publik. Satgas ditugaskan memonitoring dan mengevaluasi secara berkala pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik.
Perbaikannya seperti apa?
Saya menginstruksikan di kantor pelayanan publik untuk menyediakan kotak saran/pengaduan, serta memasang spanduk, baliho, stiker, dan banner atau pamflet yang berisikan seruan antikorupsi dan antipercaloan. Tidak boleh ada lagi percaloan maupun gratifikasi di sana.
Apa sanksi bagi yang masih bisa disuap?
Saya menindak tegas dengan pemberian sanksi hingga memutasikannya jika kedapatan masih ada pungli dan sejenisnya.
Kamu juga melakukan review dan menyusun peraturan wali kota terkait layanan publik guna debirokratisasi serta penyederhanaan akan persyaratan layanan. Lalu juga membuka loket bank untuk pembayaran layanan publik. Jadi, uangnya langsung ke bank.
Reaksi Anda pada awalnya langsung melakukan mutasi bejabat?
Itu adalah salah satu upaya agar semua bisa bergerak selaras. Mutasi adalah hal biasa dalam birokrasi. Kami melakukan penataan personel dan pemberian sanksi nonjob bagi pemimpin unit kerja yang lalai dalam hal pemberian pelayanan publik. Benar, ada camat, ada kepala satuan kerja yang kita sudah nonjob-kan.
Upaya lainnya?
Untuk memperoleh masukan juga telah kami lakukan coffee morning dengan penyedia dan pengguna layanan publik, mengikutsertakan dinas/instansi layanan publik dan masyarakat pengguna layanan.
Hasilnya?
Saya bersyukur sudah ada respons masyarakat, sudah banyak perubahan yang terjadi.
Menurut Anda, mengapa Metro menjadi catatan KPK seperti itu?
Yang menjadi sorotan KPK pada survei indeks integritas untuk layanan publik, khususnya pembuatan KTP, IMB, dan SIUP. Makanya, ketiganya itu menjadi prioritas untuk dibenahi.
Praktek suap/gratifikasi bisa terjadi karena adanya inisiatif, baik dari aparat sebagai pemberi layanan, bisa juga dari masyarakat penerima layanan. Oleh karena itu, kami akan menekankan pentingnya edukasi terhadap aparatur maupun masyarakat dalam rangka pencegahan praktek suap dan gratifikasi.
Langkah itu akan kami lakukan dan programkan untuk diimplementasikan guna perubahan.
Ada ‘korban’, yakni orang-orang yang yang di-nonjob-kan. Bagaimana reaksinya?
Itu bukan hukuman, melainkan dalam rangka pembinaan. Bagi yang tidak komitmen memberikan kontribusi perubahan ke arah yang lebih baik, alamiah jika diganti.
Rilis KPK tentang keburukan layanan publik Metro itu sudah tiga bulan, apa progresnya?
Setelah bertemu KPK, kami langsung merumuskan action plan untuk dilakukan. Langkah tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja, di mana masing-masing SKPD memiliki tanggung jawab untuk lebih memperbaiki dan terus meningkatkan kinerjanya, khususnya yang terkait layanan publik.
Pembuatan KTP, IMB, dan SIUP menjadi prioritas pembenahan. Ada 13 langkah strategis dilakukan guna percepatan perubahan menuju perbaikan pelayanan, yakni melarang gratifikasi dalam bentuk apa pun dalam pemberian layanan publik. Menerapkan no cash payment (tidak ada pembayaran tunai secara langsung) dalam proses pengurusan layanan publik. Pembayaran biaya layanan publik dilakukan di loket bank yang ada.
Lalu, mencegah praktek percaloan. Mencegah praktek percaloan (baik oleh aparat sendiri maupun pihak luar) dalam pengurusan perizinan dan layanan publik. Pembenahan fasilitas dan suasana lingkungan layanan publik agar lebih nyaman.
Berikutnya, penyederhanaan SOP layanan publik. Keterbukaan informasi terkait layanan publik (biaya, lama pengurusan, prosedur dll.). Penertiban dan penataan data pemberian layanan publik. Evaluasi terhadap aplikasi layanan publik (misal kuesioner kepuasan masyarakat). Pemantapan teknologi informasi. Edukasi antikorupsi yang intensif terhadap aparatur dan masyarakat.
Sosialisasi antikorupsi melalaui spanduk, stiker, dan media publik. Manajemen pengaduan masyarakat yang lebih baik.
BIODATA
Nama : H. Lukman Hakim, S.H., M.M.
Kelahiran : Metro, 23 Juli 1952
Isteri : Dra. Hj. Netty Herawaty, M.M.
Anak :
1. Nelmy Fitria
2. Lina Oktira
3. Franz Ahmad Nuzir
4. Putri Swastika
Pendidikan:
1. SD Negeri I1Metro (1964)
2. SMP Negeri Metro (1967)
3. SMA Negeri 1 Metro (1970)
4. Fakultas Hukum Unila (1986)
5. Pascasarjana MM UBL (1999)
Riwayat Jabatan:
– Kabag Humas Lampung Tengah (1992)
– Sekretaris Kota Administrasi Metro, Lampung Tengah (1993)
– Camat Seputihraman, Lampung Tengah (1993)
– Wakil Wali Kota Metro (2000)
– Wali Kota Metro (2005–sekarang)
Sumber:
Wawancara, Lampung Post, Minggu, 26 Februari 2012
