DIA beruntung mendapat mandat memimpin Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menggantikan Putu Ary Suta. Padahal, Syafruddin Arsyad Temenggung tidak berlatar belakang pendidikan keuangan. Selain itu, orang Menggala, Tulangbawang, kelahiran 9 Agustus 1959 ini belum pernah memimpin perusahaan.
BPPN dibentuk tahun 1998 dengan tugas pokok menyehatkan perbankan, menyelesaikan aset bermasalah, dan mengupayakan pengembalian uang negara di sektor perbankan. Pengangkatan Syaf memang mengejutkan. Banyak yang meragukan “pendatang baru” ini memimpin lembaga tersebut. Apalagi Syafruddin menggeser nama besar dua kandidat lain: Arif Arryman dan Arwin Rasyid.
Rupanya Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi percaya kepadanya untuk menangani tugas-tugas besar di BPPN itu. Syaf terbilang sukses. Tetapi kelak, kedekatannya dengan Laks ini menyeretnya ke tubir jurang. Ia menjadi satu dari tiga pejabat yang menjadi sasaran tembak: Dituduh menyalahgunakan jabatan.
Syaf baru dikenal ketika menjabat sekretaris KKSK (Komite Kebijakan Sektor Keuangan). Ia lebih tepat disebut birokrat yang efisien.
Lagi pula Syaf memang tidak punya latar belakang memimpin perusahaan atau pendidikan keuangan. Ia lebih tepat disebut sebagai seorang birokrat yang efisien. Namun, seorang petinggi pemerintahan menepis keraguan ini: “Syaf terampil sebagai manajer dan ia tidak pernah menghambat urusan orang lain.”
Syaf meraih S-1 Planologi, ITB, 1983. Lalu, ia berkarier di pemerintahan. Awalnya di Departemen Pekerjaan Umum. Syafruddin kemudian melanjutkan pendidikan pembangunan perkotaan di University College, London, kemudian meraih master perencanaan kota dari Universitas Cornell, New York. Di Cornell pula ia menggondol doktor bidang ekonomi wilayah dan ekonomi pembangunan.
Juni 2000–2002, Syafruddin menjabat deputi Menko Ekuin di bidang Investasi dan Pengembangan Dunia Usaha. Ia juga (mulai Juni 2000) menjadi sekretaris Komite Eksekutif dan Pemantau Pelaksanaan Tugas BPPN. Syafruddin juga tercatat sebagai komisaris Lippo Bank. Beberapa jabatan itu dilepas setelah dia menjabat kepala BPPN.
Bagaimana Syaf melihat BPPN yang dipimpinnya saat itu? “Saya kenal semua dengan mereka, kita akan lihat team work dan saya kira yang penting saya ingin bekerja dalam satu tim yang kuat. Yang positif kita teruskan yang belum harus diperbaiki,” ujarnya.
Sesaat setelah dilantik pada 22 April 2002, Syaf memangkas beberapa kewenangan ketua BPPN sesuai dengan rekomendasi Oversight Committee BPPN. Sejumlah persoalan tidak lagi di tangan ketua BPPN. Kemudian dia merestrukturisasi BPPN agar tidak terlalu sentralistik seperti untuk memperlancar good corporate government di lembaga itu. “Tidak akan ada lagi unit yang langsung di bawah pengawasan BPPN. Unit itu nantinya akan ditangani deputi BPPN,” tegas Syafruddin.
Ia lantas memberi contoh soal penunjukan konsultan yang dahulu menjadi wewenang ketua BPPN didelegasikan kepada bawahannya. “Saya juga tidak punya banyak waktu untuk menentukan konsultan,” ujar Syaf. Sebelumnya, kewenangan ketua BPPN dalam menunjuk konsultan sempat dipersoalkan karena dicurigai berpotensi dipakai mengegolkan beberapa penjualan aset di BPPN.
Lembaga ini akhirnya dibubarkan pada 27 Februari 2004 berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN. Tidak lama setelah melepas kursi kepala BPPN, Syafruddin tersandung. Ia disangka korupsi penglepasan aset pabrik gula (PG) PT Rajawali Nusantara Indonesia Tiga di Gorontalo seharga Rp95 miliar. Menurut jaksa, aset tersebut bernilai lebih Rp600 miliar. Tapi, kemudian tuduhan tersebut tidak terbukti.
Tanker Raksasa
Pada pertengahan Agustus 2007, Syaf kembali diperiksa Kejaksaan Agung terkait penjualan dua kapal tanker raksasa (very large crude carrier–VLCC) yang melibatkan Laksamana Sukardi. Selaku anggota Dewan Komisaris Pertamina, Syaf ditanya seputar persetujuan Dewan Komisaris PT Pertamina untuk menjual VLCC.
Pada suatu kesempatan, Syafruddin bicara blakblakan tentang penolakannya atas pembelian tanker raksasa itu. Kini, jelas Syaf, seluruh perusahaan minyak di dunia, kecuali Petronas, melepas bisnis tanker. Fenomena ini terjadi sejak kapal Exxon terdampar di Alaska, dan dituntut kerugian pencemaran laut yang membuat perusahaan induknya hampir bangkrut.
Syaf melanjutkan sesuai dengan Undang-Undang Migas, Pertamina juga diwajibkan fokus ke bisnis inti. Maka bisnis pengelolaan tanker harus dihindari. Dari perhitungan, ternyata lebih untung menyewa daripada mengelola kapal sendiri karena hanya membayar biaya mengangkut minyak dari satu titik ke titik lain, tidak membayar biaya kembalinya tanker kosong. “Pembelian kapal tanker juga berdampak pada cash flow Pertamina,” ujar dia.
Ia mengungkapkan Dewan Komisaris Pertamina akhirnya memutuskan tidak melanjutkan bisnis ini. Tetapi, keputusan itu tidak dilaksanakan, karena ada “orang dalam” Pertamina yang menginginkan bisnis itu tetap berjalan. Ini menunjukkan budaya corporate–yang bertujuan mencetak untung–belum dimiliki sebagian besar orang Pertamina. “Yang terjadi selama ini, Pertamina cuma menghabiskan uang,” ungkapnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, Syafruddin tetap berusaha rileks kendati dikepung kesibukan. Sesekali ia meluangkan waktu menyaksikan pertandingan sepak bola di layar televisi. “Paling hanya satu dua pertandingan yang saya tonton. Itu pun kalau pertandingannya malam atau hari libur. Kalau hari kerja, ya wasalam,” kata dia sambil menambahkan tim sepak bola favoritnya adalah Jerman.
Lantas, ada apa dengan kesebelasan Jerman? “Oh, kalau Jerman yang main, saya harus nonton, itu kan favorit saya. Apalagi, kalau yang main Michael Ballack. Sejak saya tertarik dengan kesebelasan Jerman. Dahulu namanya Jerman Barat, saya suka Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthaeus, dan sekarang Michael Ballack,” lanjutnya. n
BIODATA
Nama: Syafruddin Arsyad Temenggung
Lahir: Palembang, 9 Agustus 1959
Pendidikan:
– Insinyur Planologi, ITB, Bandung (1983)
– Diploma dalam bidang Pembangunan Perkotaan, University of
College London, London (1987)
– Master di bidang Perencanaan Kota, Cornell University, New
York (1990)
– Doktor di bidang Ekonomi Wilayah (mayor) dan Ekonomi Pembangunan
(minor), Cornell University, New York (1994)
Pekerjaan:
– Sekretaris Komite Kebijakan Sektor Keuangan (April 2000–kini)
– Penjabat Deputi Menko Ekuin bidang Investasi dan Pengembangan Dunia
Usaha (Juni 2000–kini)
– Sekretaris Komite Eksekutif dan Pemantau Pelaksanaan Tugas BPPN
(Oversight Board) Juli 2000–kini
Hlm. 342-345
